Ekspansi Israel di Tepi Barat Dikritik Hampir 20 Negara

Dalam sebuah pernyataan bersama, para menteri luar negeri dari sejumlah negara, termasuk Arab Saudi, Mesir, dan Yordania, beserta para sekretaris jenderal organisasi regional, mengutuk serangkaian langkah yang menurut mereka akan mengklasifikasikan ulang tanah Palestina sebagai apa yang disebut "tanah negara" Israel, mempercepat aktivitas permukiman, serta semakin memperkuat pemerintahan Israel di wilayah pendudukan.

Pernyataan itu menyebutkan bahwa permukiman Israel dan keputusan terkait merupakan "pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional," termasuk resolusi-resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang relevan.

Menurut pernyataan tersebut, langkah-langkah itu merupakan bagian dari skema yang bertujuan mengubah realitas di lapangan, mendorong "aneksasi de facto yang tidak dapat diterima," serta merusak upaya menuju perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Mereka menyerukan agar pemerintah Israel segera membatalkan keputusan tersebut, menghormati kewajiban internasionalnya, serta menahan diri dari tindakan yang akan secara permanen mengubah status hukum dan administratif wilayah Palestina yang diduduki.

Pernyataan itu menegaskan kembali komitmen untuk mewujudkan perdamaian yang adil, menyeluruh, dan langgeng di Timur Tengah berdasarkan solusi dua negara, sejalan dengan Inisiatif Perdamaian Arab dan resolusi-resolusi PBB terkait, serta berdasarkan garis perbatasan 4 Juni 1967, dan menekankan bahwa pengakhiran konflik Israel-Palestina sangat penting bagi perdamaian dan stabilitas kawasan.

Sebelumnya pada bulan ini, Israel menyetujui rencana untuk mendaftarkan tanah di Tepi Barat sebagai "properti negara," sebuah langkah yang dapat memperkuat klaim Israel dan memfasilitasi perluasan permukiman. Rencana tersebut diajukan oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, Menteri Kehakiman Israel Yariv Levin, dan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz, serta telah disetujui oleh kabinet.

Sumber: Xinhua