Puluhan Pabrik Modal Asing & Dalam Negeri Bakal Dibangun Tahun 2026 di Jawa Barat
Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai bersiap menyambut gelombang industri baru yang akan beroperasi pada 2026. Sebanyak 31 industri berbasis modal asing dan 21 industri dalam negeri dijadwalkan membangun pabrik serta memulai kegiatan usaha di berbagai wilayah Jawa Barat.
 |
| Ilustrasi Gambar Sektor Industri (Foto: Istimewa) |
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Nining Yuliastiani, menegaskan tantangan utama bukan sekadar lahan dan infrastruktur, melainkan kesiapan sumber daya manusia. Pemerintah daerah telah melakukan pemetaan kebutuhan kompetensi tenaga kerja dari masing-masing industri untuk menjembatani kesenjangan antara lulusan pendidikan dan kebutuhan riil dunia usaha.
“Pemetaan ini bisa menjadi masukan kurikulum atau program pelatihan ke lembaga pendidikan dalam rangka mempersiapkan kompetensi dari tiap calon SDM industri di Jawa Barat,” ujarnya. Minggu (28/12/2025)
Menurut Nining, persoalan klasik yang belum tuntas adalah ketidaksesuaian antara ketersediaan tenaga kerja dan kualifikasi yang dibutuhkan industri. Dari hasil analisis, kebutuhan kompetensi mencakup kemampuan umum, soft skills, hingga hard skills.
Untuk kompetensi umum, bahasa Inggris menjadi syarat utama, sementara pada jabatan tertentu dibutuhkan tenaga kerja yang mampu berbahasa Mandarin. Selain itu, industri menuntut pekerja dengan etika kerja yang baik, kemampuan komunikasi efektif, kerja tim, pemecahan masalah, negosiasi, serta manajemen waktu. Adaptabilitas juga menjadi syarat penting di tengah perubahan teknologi dan pola kerja.
“Kalau untuk hard skills, calon tenaga kerja dituntut menguasai matematika dasar. Untuk jabatan staf, penguasaan Microsoft Office itu wajib,” kata Nining.
Persoalan lemahnya kesiapan lulusan juga sebelumnya disorot Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia mengakui banyak lulusan SMA dan SMK belum terserap industri karena pengelolaan pendidikan yang tidak terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja.
“Apa yang menjadi kelemahan dasar masyarakat Jawa Barat? Matematika dasarnya lemah, sehingga ketika seleksi, mereka kalah,” ujarnya.
Dedi menilai ketertinggalan Jawa Barat di sektor pendidikan dan ekonomi seharusnya tidak ditutup-tutupi. Fakta tersebut, menurutnya, justru perlu diungkap sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan.
Gubernur mengingatkan agar dunia pendidikan tidak terjebak pada pencitraan semu. “Harus kita ceritakan fakta yang sebenarnya, bukan pembangunan kamuflatif. Kalau pendidikan dasar kita masih bermasalah, katakanlah bermasalah. Kalau ada anak SD belum bisa baca tulis, katakan itu terjadi. Kalau ada kematian ibu dan anak, katakan itu terjadi,” tegasnya.(*)
