Kades Wadas Minta BGN Koordinasi Dengan Pemerintahan Desa Terkait Titik Dapur MBG, Persoalan SPPG Kambud Dibahas di DLH Karawang
Karawang : Audensi terbuka atas adauan Junaedi, Kepala Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur terkait Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wadas 1 Kampung Budaya digelar secara terbuka di Aula Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karawang, Rabu 27 Agustus 2025.
 |
| Kades Wadas Minta BGN Koordinasi Dengan Pemerintahan Desa Terkait Titik Dapur MBG, Persoalan SPPG Kambud Dibahas di DLH Karawang |
Polemik soal keberadaan bangunan SPPG di Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur akhirnya dibahas dalam forum resmi dengan melibatkan semua pihak terkait.
Rapat yang diprakarsai DLHK tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, yayasan, koperasi, hingga pengelola Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang merupakan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).
Undangan tersebut tertuang dalam surat resmi bernomor 600.4.16/1143/PPL tertanggal 25 Agustus 2025.
Dalam surat itu, DLHK menyoroti adanya pemberitaan media online yang mempertanyakan perizinan serta risiko pencemaran lahan sawah akibat aktivitas bangunan koperasi yang kini difungsikan sebagai dapur pemenuhan gizi atau dapur MBG (Makanan Bergizi Gratis).
Kepala Desa Wadas, Junaedi mengaku kecewa lantaran pemerintah desa tidak dilibatkan secara maksimal dalam penentuan titik dan mekanisme program.
"Kami sudah menyiapkan BUMDes, tapi mekanismenya tidak seperti yang diharapkan. Harusnya BGN ada koordinasi dengan pemdes soal titik dan jumlahnya," ujarnya, dalam forum rapat tersebut.
Sementara itu, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wadas 1 Kambud, Ala Waskita, menyebut dapur gizi yang dipimpinnya merupakan program percepatan untuk pelayanan gizi dari Bapak Presiden Prabowo.
Ia mengakui bahwa secara teknis memang masih ada hal yang perlu diperbaiki, namun semua dijalankan sesuai tujuan utama, yaitu pemenuhan gizi masyarakat.
"Karena ini program percepatan jadi tidak ada teknis ke situ, tapi ke depan akan diupayakan ada kaitan dengan sertifikasi halal dan higienis," katanya.
Dari sisi legalitas, Ketua Yayasan Al Insyirah Firdausy Mubarok, menegaskan bahwa pihaknya telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan yang disyaratkan oleh BGN .
"Dapur itu dapat beroperasi karena sudah lulus verfikasi dari BGN, makanya bisa beroperasi. Untuk sehari-hari dipimpin oleh Kepala SPPG. Soal lahan bangunan kami melihatnya ada bukti sewa lahan atau Sertifikat Hak Milik (SHM) jika milik pribadi,," jelasnya.
Sementara, Ketua Koperasi PWI Karawang, Aep Saepuloh, juga menampik isu penggunaan dana APBD dalam pembangunan bangunan Koperasi PWI Kabupaten Karawang.
Dia menegaskan, bagunan tersebut merupakan murni swadaya anggota dan dukungan investor serta pemodal koperasi.
Sedangkan, dalam kaitan operasional Dapur SPPG di Kampung Budaya Desa Wadas, Koperasi PWI ini mensuplai bahan baku dari kebutuhan dapur.
"Anggaran pembangunan (Bangunan Koperasi PWI) tidak dibiayai oleh APBD. Kita, koperasi ikut terlibat dalam memasok bahan baku ke dapur karena memang aturan mensyaratkan jika suplier bahan baku harus kopersi, BUMDes atau UMKM sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat," terangnya.
Adapun hasil daripada forum tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Penataan Peraturan Lingkungan DLHK Karawang, Willyanto Salmon yang menegaskan bahwa permasalahan sudah dianggap sudah selesai, tinggal ditindaklanjuti dengan komunikasi yang intensif.
"Semuanya sudah clear. Pihak yayasan tinggal menunjukan legalitas operasional dapur dan diserahkan ke kami. Selanjutnya pihak desa serta pemilik dapur perlu berkoordinasi untuk pemberdayaan masyarakat sekitar, karena sesuai keterangan pemilik dapur, rekrutmen tenaga relawan dapur ini terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin menjadi relawan, khususnyabwargabsekitar," ujarnya.
Dengan adanya forum tersebut, DLHK memastikan bahwa operasional dapur SPPG di Desa Wadas dapat dilanjutkan, dengan tetap memperhatikan aspek legalitas, lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.(*)
