Semua Kembali Didata Ulang, Gubernur Jabar Dukung Penertiban Pesantren Ilegal, Siap Beri Tindakan Tegas
0 menit baca
Karawang : Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhaimin Iskandar dalam menertibkan pesantren ilegal di wilayah Jawa Barat.
 |
| Gubernur Jabar Dukung Penertiban Pesantren Ilegal, Siap Beri Tindakan Tegas |
Ia bahkan menegaskan siap memasang papan peringatan atau plang di lokasi pesantren yang terbukti tidak memiliki izin resmi.
Dedi telah menginstruksikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat untuk segera melakukan pendataan ulang seluruh pesantren di wilayahnya, dengan fokus utama pada pesantren yang belum mengantongi izin resmi.
“Banyak pesantren ilegal tidak hanya bermasalah dalam hal perizinan, tetapi juga terlibat dalam berbagai kasus, termasuk dugaan pelecehan seksual dan praktik eksploitatif terhadap santri,” ujar Dedi Mulyadi, Senin, 30 Juni 2025.
Menurutnya, pesantren ilegal dapat merusak reputasi ribuan pesantren resmi yang telah lama berdedikasi dalam pendidikan keagamaan.
“Kami tidak akan segan menindak tegas. Jika perlu, kami beri tanda peringatan agar masyarakat tahu. Ini untuk melindungi anak-anak kita dari lingkungan yang tidak aman,” tegasnya.
Gubernur Dedi juga mengimbau para orang tua agar lebih selektif dalam memilih pesantren untuk anak-anak mereka. Ia meminta masyarakat untuk memastikan pesantren tujuan memiliki izin resmi serta pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab.
Di Jawa Barat, tercatat masih banyak pesantren yang beroperasi tanpa izin dan terindikasi melakukan pengelolaan yang tidak sesuai dengan norma pendidikan. Keberadaan pesantren-pesantren ilegal ini dianggap mencoreng nama baik sekitar 39 ribu pesantren resmi di Indonesia yang telah menjalankan fungsi pendidikan secara sah dan profesional.
Penertiban ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada para santri serta memperkuat sistem pendidikan keagamaan yang berkualitas dan berintegritas di Jawa Barat.(*)
