DPRD Karawang Sebut Bentuk Tim Pencari Fakta Kecelakaan Kerja PT Changsin

"Penanganan kasus kecelakaan kerja harus dilakukan secara transparan. Karena ini terkait dengan standar keselamatan kerja di perusahaan, termasuk penanganannya jika terjadi kecelakaan kerja," kata Sekretaris Komisi IV DPRD Karawang Asep Syarifudin di Karawang.

Kintan Juniasari, seorang pekerja PT Changsin Indonesia, mengalami kecelakaan kerja, beberapa pekan lalu, hingga jarinya luka akibat terkena mesin pres.

Namun, Kintan meninggal dunia setelah menjalani operasi di Rumah Sakit Fikri Medika Karawang.

Asep Syarifudin mengatakan kecelakaan kerja ini bukan sekadar kasus individu, akan tetapi harus menjadi catatan serius bagi Karawang sebagai kawasan industri besar di Asia Tenggara.

Peristiwa kecelakaan kerja tersebut menggarisbawahi pentingnya penerapan standar keselamatan kerja yang ketat di seluruh perusahaan.

"Peristiwa ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Kita harus memastikan bahwa keselamatan dan kesehatan para pekerja menjadi prioritas utama di setiap perusahaan," katanya.

Ia mengaku sudah berdialog dengan sejumlah pihak terkait, seperti perusahaan, rumah sakit, Dinas Kesehatan, Disnakertrans Karawang, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker Jabar, dan BPJAMSOSTEK.

Di antara hasil pertemuan itu, katanya, Komisi IV DPRD Karawang mendorong untuk dibentuk tim pencari fakta terkait dengan kasus kecelakaan kerja di PT Changsin Indonesia.

"Tim ini nantinya bisa menyelidiki kasus kecelakaan kerja itu secara menyeluruh, mulai dari lokasi kejadian di perusahaan hingga proses penanganan medis di rumah sakit," kata dia.

Tim pencari fakta ini beranggotakan Dinas Kesehatan, Disnakertrans Karawang, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker Jabar, ahli medis, serta ahli K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Asep menjelaskan kejelasan dan transparansi menjadi tuntutan utama DPRD Karawang dalam penanganan kasus kecelakaan kerja tersebut.

DPRD Karawang berkomitmen memastikan bahwa investigasi oleh tim pencari fakta berjalan secara menyeluruh dan adil, serta memberikan sanksi yang tegas jika ditemukan pelanggaran prosedur keselamatan dan kesehatan kerja.(*)