Program Pembuatan Lapangan Tenis PO Disdikpora Kabupaten Karawang di Nilai Ngawur dan Sarat Kepentingan
Rencana pembuatan lapangan tenis di sejumlah sekolah negeri Karawang ramai dicibir banyak pihak. Selain dianggap tak tepat sasaran, pengadaan lapangan tenis juga dinilai sarat kepentingan pejabat tertentu.(12/5/24).
 |
| Foto :Program Disdikpora Karawang |
Data yang diterima, lapangan tenis itu akan dibangun di antaranya di SMPN 8 Karawang Barat, SMPN 2 Majalaya, SMPN 3 Tirtamulya, SMPN 1 Pangkalan dan SMPN 2 Rengasdengklok.
Diketahui, dari satu titik lapangan menelan biaya Rp 200 juta yang diambil dari APBD Karawang 2024 melalui bidang PO Disdikpora Karawang.
Atas hal itu, pengamat Kebijakan Pemerintah, Asep Agustian menilai rencana pembangunan lapangan tenis dinilainya kurang tepat sasaran. Dia mempertanyakan urgensi pembangunan lapangan tenis tersebut.
“Kabid Pemuda Olahraga (PO) Disdikpora yang baru dilantik jangan ngawur deh jangan suka menghayal apalagi mimpi di siang bolong. Program lapangan tenis ini kepentingannya buat siapa? Pejabat tinggi apa anak anak sekolah? Apalagi buat masyarakat,” sesalnya.
Menurutnya, dibangunnya lapangan tenis di sekolah merupakan program mubadzir. Terlebih, kata dia, peralatan yang dibutuhkan untuk bermain olahraga tersebut juga membutuhkan biaya.
“Saya rasa program ini kurang tepat sasaran, berapa meter lahan sekolah yang dibutuhkan untuk membangun. Lalu berapa sekolah yang akan dibangunkan lapangan tenis. Banyak kebutuhannya, terlebih manfaatnya buat siapa,” terangnya.
Alangkah baiknya, lanjut dia, biaya program untuk pembangunan lapangan tenis ini dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas sekolah yang lebih dibutuhkan atau urgent.
“Kabid PO ini ngawur, dia bisa merencanakan program yang lebih dibutuhkan oleh sekolah atau siswa dan masyarakat tidak. Yang mau main lapangan tenis siapa pejabat? Kan sudah ada di GOR,” ungkapnya.
Karawang Monitoring Grup (KMG) meminta Bupati Karawang Aep Syaepuloh untuk melakukan evaluasi terkait program pembuatan lapangan tenis di Disdikpora Karawang.
Ketua KMG, Imron Rosadi mengatakan dengan pengarugan lahan yang harus dibiayai oleh pihak sekolah untuk pembuatan lapangan tenis justru dinilai membebankan pihak sekolah.
“Buat apa program itu dilaksanakan oleh pemerintah khususnya Disdikpora kalau sekolah harus membiayai sendiri. Kenapa semua tidak dibiayai oleh pihak ketiga atau pemborong. Apalagi sekolah sampai mengeluarkan uang puluhan juta rupiah. Bupati Aep harus evaluasi program ini, jangan diam saja,” tegasnya.
Bayangkan saja kata dia, demi mendapatkan proyek pembangunan lapangan tenis dari Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga (Disdikpora) Karawang pihak sekolah rela mengkroscek uang sendiri untuk melakukan pengurugan.
Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu SMPN di Karawang, Karsan mengaku harus melakulan pengarugan lahan yang akan dibangunkan proyek lapangan tenis dari Disdikpora Karawang.
“Bidang PO Disdikpora hanya ngasih pengecorannya lapangan nya saja. Kalau pengurugan biayanya dari sekolah,” akunya.
Bahkan Imron menilai, proyek lapangan tenis ini disinyalir sarat kepentingan pejabat tinggi di Karawang.
“Biasanya yang sudah rutin diprogramkan setiap tahun itu di Bidang Pemuda Olahraga (PO) Disdik itu hanya pembuatan lapangan bola voli. Nah, baru tahun ini rencananya ada program pembuatan lapangan tenis. Sedikit ada dugaan kepentingan juga kayanya dari pejabat tinggi di karawang. Ya mungkin titipan program bisa jadi,” ungkapnya.
Sementara Kabid PO Disdik Karawang, Heri belum lama diwawancarai sempat mengaku bahwa memang ada program pembuatan laoangan tenis yang akan dibangunkan di beberapa titik sekolah yang ada di karawang selain lapangan bola voli.
Namun, pihaknya belum mengetahui berapa titik dan anggaran yang akan digunakan untuk program tersebut.
“Kalau pembuatan lapangan bola voli anggarannya masih sama dengan tahun lalu dan hanya ada pengurangan titik pengerjaan saja. Nah kalau sedangkan untuk lapangan tenis saya belum punya megang datanya ada berapa,” ungkapnya saat diwawancara. (*)
