Jakarta: Anggota DPR, Rieke Diah Pitaloka menyoroti kasus sengketa lahan SMAK Dago Bandung dan SMAN 1 Bandung.
 |
| Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka (Foto: Humas DPR RI) |
Menurutnya, SMAK Dago yang merupakan tempat sekolah Presiden ke-3 RI, BJ Habibie, merupakan bagian penting dalam sejarah pendidikan.
Rieke Diah menyebut, SMAK Dago bukan sekadar bangunan, tetapi tempat tumbuhnya nilai, ilmu, dan generasi penerus bangsa.
Menurutnya, konflik sengketa tanah di Jalan Ir. H. Juanda No.93 tersebut menjadi perhatian publik dan media.
"Jika kita sampai kalah banding dalam putusan kasasi. Nanti akan berimbas pada sekolah-sekolah lain bukan hanya di Bandung dan Jawa Barat tetapi di seluruh tanah air," kata Legislator dari Fraksi PDIP tersebut kepada wartawan di Jakarta, pada Kamis (11/12/2025).
Rieke menegaskan, sesuai Asta Cita Presiden Prabowo menekankan pentingnya sektor pendidikan sebagai kunci dalam memutus mata rantai kemiskinan. Menurutnya, pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo berkomitmen untuk tidak boleh ada masalah atau kendala dalam pendidikan.
"Dengan alasan mereka adalah ahli waris yang berhak atas tanah. Dan dari organisasi terlarang di Republik ini. Pertarungan kita bukan hanya untuk SMAN 1 tetapi untuk SMAK Dago dan untuk semua sekola-sekolah negeri Heritage," ucapnya.
Sementara itu, Kuasa hukum SMAK Dago, Benny Wullur menjelaskan, SMAK Dago mengajukan Permohonan Peninjauan kembali kedua di MA. Ia berharap supaya PK II tersebut dapat dikabulkan dan gugatan PLK ditolak secara seluruhnya oleh MA.
Di sisi lain, Ria selaku salah satu pengurus di SMAK Dago berharap pengajuan PK II dapat diputuskan seadil-adilnya. Menurutnya, SMAK Dago adalah tempat pendidikan dan sekolah bersejarah di kota Bandung.
"PLK telah kehilangan status Badan Hukum seperti yang diterangkan pada surat dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU AH.01.07.04, tertanggal 28 Agustus 2025, Perihal - Pemberitahuan Pencabutan Keputusan Menteri Hukum." Ujar Benny.(*)
