 |
| Komisi VII Tinjau Kapasitas Produksi Pupuk Nasional di Gresik |
Kunjungan ini bertujuan meninjau kapasitas produksi pupuk nasional sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan bagi sektor pertanian.
Rombongan Komisi VII meninjau langsung kapasitas produksi, kehandalan fasilitas pabrik, serta kesiapan industri pupuk nasional dalam mendukung ketahanan pangan dan transformasi menuju industri hijau.
Pertemuan dilaksanakan di Gedung Pertemuan PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur. Dalam forum tersebut, Komisi VII DPR RI membahas kondisi perusahaan, perkembangan industri pupuk nasional, kesiapan produksi menghadapi peningkatan kebutuhan, serta rencana modernisasi pabrik, termasuk peremajaan fasilitas dan penguatan pasokan gas sebagai bahan baku utama.
Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan pentingnya kunjungan ini untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pupuk nasional berjalan efektif dan berkelanjutan.
Menurutnya, Komisi VII ingin memperoleh gambaran menyeluruh terkait situasi produksi, modernisasi pabrik, efisiensi energi, serta strategi perusahaan menghadapi fluktuasi pasokan dan harga gas.
“Kami berharap manajemen dapat memaparkan kondisi terbaru secara komprehensif,” ujarnya.
Anggota Komisi VII dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Sukartono, turut menyoroti persoalan harga gas yang menjadi komponen terbesar dalam struktur biaya produksi pupuk.
Ia menjelaskan sebagian pasokan gas untuk Petrokimia Gresik masih menggunakan harga normal 16 dolar AS per mmbtu, meski sebagian sudah mendapatkan skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar 6 dolar AS.
“Secara rata-rata, harga gas yang dibayar lebih dari 7 dolar AS. Yang kami khawatirkan, mulai 2026 HGBT tidak lagi berlaku. Keberlanjutan kebijakan ini harus dijamin demi ketahanan pangan nasional,” tegasnya.(*)
