Tujuh Juta Orang Terancam Kehilangan Pekerjaan Pada 2025
0 menit baca
Karawang : Laporan terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan ancaman serius terhadap pasar tenaga kerja global di tengah perlambatan ekonomi dan ketegangan geopolitik.
 |
| Foto ilustrasi |
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memprediksi bahwa sekitar 7 juta lapangan pekerjaan berpotensi hilang pada 2025 akibat melemahnya prospek ekonomi global, sementara hanya 53 juta pekerjaan baru yang diperkirakan tercipta.
Analisis ILO didasarkan pada revisi pertumbuhan ekonomi global oleh Dana Moneter Internasional (IMF), yang pada April 2025 menurunkan proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) dunia dari 3,2% menjadi 2,8%. Penurunan ini dipicu oleh ketidakpastian ekonomi, termasuk kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump sejak ia kembali menjabat pada Januari 2025.
Dampak Langsung pada Pekerjaan, sekitar 84 juta pekerjaan di 71 negara bergantung pada permintaan konsumen AS, sehingga rentan terhadap kebijakan tarif baru. Kawasan Paling Terdampak: Asia-Pasifik menanggung risiko terbesar dengan 56 juta pekerjaan terancam, diikuti oleh Kanada dan Meksiko (lebih dari 13 juta pekerjaan).
Menurut Gilbert Houngbo, Direktur Jenderal ILO, ketegangan perdagangan global telah menciptakan ketidakpastian yang memengaruhi keputusan bisnis.
"Jika ketegangan geopolitik dan gangguan perdagangan terus berlanjut, hal itu akan berdampak negatif pada pasar tenaga kerja di seluruh dunia," ujar Houngbo.
ILO juga mencatat bahwa banyak perusahaan kini lebih berhati-hati dalam perekrutan karena tingginya biaya operasional dan ketidakpastian kebijakan perdagangan. Situasi ini semakin mempersulit Generasi Z dan pekerja sektor informal, yang sudah menghadapi tantangan dalam mencari pekerjaan stabil.
Data PBB menunjukkan bahwa 2 miliar orang saat ini bekerja di sektor informal dengan perlindungan minim.
Ancaman hilangnya jutaan pekerjaan akibat kebijakan perdagangan AS dan perlambatan ekonomi global harus menjadi perhatian serius. Tanpa langkah antisipatif, dampaknya bisa meluas ke sektor lain, termasuk kenaikan pengangguran dan ketimpangan sosial.(*)
