Untuk Pilkada Ulang, Pemkab Tasikmalaya Akui Tidak Memiliki Anggaran Untuk PSU

 Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyatakan ketidakmampuan untuk membiayai Penghitungan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya.

Pemkab Tasikmalaya Tidak Memiliki Anggaran Untuk PSU

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilakada Kabupaten Tasikmalaya. Di tengah efisiensi anggaran yang saat ini digulirkan pemerintah pusat, PSU menjadi beban cukup berat bagi Pemkab Tasikmalaya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Mohamad Zen, menjelaskan pada Pilkada serentak 2024 pemerintah daerah mengalokasikan anggaran selama tiga tahun terakhir. Setiap tahun, pemkab menyimpan anggaran untuk Pilkada.

"Namun untuk anggaran PSU sekarang kami tidak mempersiapkan, bahkan kondisi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya saat ini sedang defisit anggaran," katanya, Rabu (26/2/2025).

Terkait hal ini, pemerintah daerah telah menyampaikan ini, kepada Gubernur Jawa Barat via telpon, dan secara resmi melalui zoom meeting, bahwa pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak sanggup untuk membiayai pelaksanaan PSU.

"Untuk teknis pelaksanaan, kami akan melaksanakan sesuai dengan ketentuan, namun berhubungan dengan kemampuan anggaran jelas kami tidak mampu," jelas dia.

Sedangkan untuk anggaran Pilkada 2024 lalu, Pemkab menghabiskan, sekitar Rp 140 miliar untuk secara keseluruhan. Namun kondisi saat ini, kata Zen, Kabupaten Tasikmalaya kesulitan untuk memenuhi anggaran untuk Pemungutan Suara Ulang.

“Yang jelas tidak ada anggaran, kami sudah melaporkan kepada Gubernur yang kemudian akan menyampaikan kepada pemerintah pusat, terkait berapa kebutuhan PSU,” tambah Zen.

Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Budi Ahdiat, mengatakan, DPRD menerima dan mengikuti keputusan MK yang mengikat dan final. Namun adapun untuk anggaran PSU, saat ini pemerintah kabupaten Tasikmalaya tidak siap mengalokasikan anggarannya.

"Untuk anggaran PSU, pemerintah tidak siap alokasi anggarannya dari mana," ujarnya.

Meski demikian pihaknya, akan mencoba berkomunikasi dengan Gubernur dan pemerintah pusat terkait kebutuhan anggaran PSU.

"Tentunya bagi para penyelenggara baik KPU dan Bawaslu, dalam melaksanakan PSU harus mampu memberi pencerahan terhadap masyarakat,” ujarnya.(*)