Momentum Hardiknas, Pemkab Subang Lantik 244 Pegawai P3K

 Momentum Hari Pendidikan Nasional, Pemkab Subang melantik 244 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bertempat di Aula Pemda, Kamis (2/5/2024).

Momentum Hardiknas, Pemkab Subang Lantik 244 Pegawai P3K

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang Cecep Supriatin mengungkapkan, PPPK Formasi tahun 202A4 di lingkungan Pemkab Kabupaten Subang berjumlah 244 orang. Dengan rincian tenaga pendidik 99 orang, tenaga kesehatan 78 orang, dan tenaga teknis 67 orang.

"Seleksi PPPK telah berlangsung transparan dan akuntabel, tanpa pungutan biaya apapun. Mulai dari tahap pendaftaran hingga penetapan, tidak dipungut biaya apapun," ujar Cecep kepada wartawan di Subang, Kamis (2/5/2024). 

Sementara itu, Pj. Bupati Subang Imran menyampaikan, P3K yang telah lulus merupakan hasil dari seleksi dengan beberapa tahap yang telah dilakukan, baik khusus ataupun umum.

"Sekali lagi saya tegaskan, bahwa untuk diterima itu terbuka untuk umum, honorer yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Subang  tentunya sesuai dengan bidang yang digeluti," terang Imran.

Pj. Bupati menegaskan, selama proses seleksi berlangsung, tidak dipungut biaya apapun, selaras dengan pengadaan ASN yang kompetitif adil dan objektif, transparan, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

"PPPK harus benar-benar profesional, agar terbangun etos kerja yang baik, bapak dan ibu sekalian, juga harus profesional harus komit kepada bidang kerja di tempat mana bapak dan ibu diterima," imbuhnya.

Imran juga berpesan, agar seluruh PPPK tidak diperkenankan adanya pengajuan pemindahan lokasi kerja yang telah ditentukan.

"Saya tidak ingin mendengar, nanti setelah menerima SK, sudah ada yang minta ajukan pindah ke tempat lain," kata Imran.

Imran  menambahkan, kedepan seluruh PPPK yang terlantik agar tetap fokus bekerja, dan mampu profesional, serta tidak terpengaruhi oleh kultur kerja yang kurang baik.

"Karena anda ini, diterima secara terbuka bukan karena campur tangan orang yang di luar itu pemerintah daerah, dan bukan campur tangan juga orang di dalam pemerintah daerah, semuanya itu berdasarkan kemampuan dari Bapak Ibu sekalian, jadi tidak ada beban politik, beban jasa jadi bekerja sebaik baiknya sekarang,"  paparnya.

Imran menjelaskan, tata kelola pemerintah yang baik disorong dari kualitas ASN yang baik, yang selalu mengedepankan teamwork.

Seluruh P3K, dituntut untuk terus loyal terhadap aturan, menjadi ASN yang inovatif dan kompeten dibidangnya.

"Saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kunci dari melaksanakan pekerjaan itu cuma satu teman. Anda saya ingatkan kepada saudara termasuk saya," kata Imran.(*)